Demo 10 November, Aspirasi Rakyat atau Festival Aktivis?

Isu demonstrasi pada 10 November mendatang mulai ramai diperbincangkan. Sejumlah aktivis, termasuk tokoh-tokoh yang dikenal sejak gerakan Reformasi 1998, dikabarkan akan kembali turun ke jalan. Rencana ini memunculkan pertanyaan mengenai arah dan tujuan gerakan demonstrasi yang belakangan semakin sering terjadi.

Demonstrasi sejatinya merupakan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Namun, belakangan muncul fenomena yang patut dicermati. Aksi demonstrasi mahasiswa maupun elemen masyarakat sipil seolah bergeser menjadi semacam festival yang rutin digelar setiap bulan.

Ada beberapa ciri yang terlihat. Aksi dilakukan hampir setiap bulan, lebih menonjolkan upaya mendatangkan kerumunan, serta kerap menjadi panggung bagi aktivis dan influencer. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah demonstrasi benar-benar dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat atau justru menjadi panggung bagi segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat?

Persoalan lainnya adalah dampak demonstrasi terhadap masyarakat luas. Aksi yang berlangsung berulang kali, terutama di kawasan pusat aktivitas Ibu Kota, tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga berpotensi mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi warga. Masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi justru harus menanggung dampaknya.

Kondisi tersebut dirasakan Aditya (29), seorang karyawan swasta yang tinggal di Jakarta Timur. Dalam beberapa hari terakhir, ia mengaku merasa stres dengan situasi demonstrasi yang berulang kali terjadi di jalanan Ibu Kota. Ketidakpastian kondisi di lapangan membuatnya harus lebih berhati-hati ketika hendak bepergian.

“Cemas dan takut pasti ada karena kondisinya tak menentu. Kita nggak tahu demo beneran atau demo susupan. Ketika saya mau bepergian, selalu ngecek sosial media, mana daerah yang aman dilewati,” kata Adit seperti dikutip dari detik.com.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi bukan hanya persoalan antara massa aksi dan pemerintah. Ada kepentingan masyarakat lain yang juga harus diperhatikan. Pekerja yang hendak berangkat mencari nafkah, pengemudi transportasi, pedagang, hingga warga yang memiliki keperluan mendesak tidak seharusnya terus-menerus menjadi korban ketidakpastian di jalanan.

Apalagi, demonstrasi yang dilakukan secara berulang tanpa arah dan tuntutan yang jelas berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap gerakan sosial. Perjuangan menyuarakan aspirasi seharusnya memiliki tujuan, argumentasi, serta solusi yang konkret, bukan sekadar mengumpulkan massa dan menciptakan kegaduhan.

Karena itu, rencana aksi 10 November mendatang perlu menjadi momentum untuk menguji kembali substansi gerakan demonstrasi. Aktivis 1998 dan seluruh elemen masyarakat sipil tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut juga harus disertai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat lainnya. Sebab, perjuangan atas nama rakyat semestinya benar-benar menghadirkan manfaat bagi rakyat, bukan justru membebani kehidupan mereka.