Pemerintah Perkuat Reformasi Pasar Modal, Untuk Jaga Kepercayaan Investor di Tengah Tekanan IHSG

Reformasi pasar modal Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah menyusul tekanan tajam terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026, IHSG ditutup melemah 11,57 persen ke level 5.185,11 setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menekankan pentingnya langkah pembenahan yang terukur untuk memperkuat transparansi, integritas perdagangan, dan kepercayaan investor domestik maupun internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa reformasi pasar modal harus menghasilkan kemajuan yang dapat dilihat secara nyata. Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026), Airlangga menyatakan, “Reformasi itu harus dijalankan dan progresnya itu harus kelihatan.” Ia juga merencanakan pembahasan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Bank Indonesia untuk memastikan langkah pembenahan memiliki arah serta jadwal pelaksanaan yang jelas. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting dari respons pemerintah terhadap meningkatnya ketidakpastian pasar.

Langkah perbaikan turut ditegaskan OJK melalui siaran pers pada 16 Oktober 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan keyakinannya bahwa pasar modal Indonesia tetap memiliki prospek investasi yang menarik, didukung fundamental ekonomi, pertumbuhan basis investor, dan valuasi saham yang kompetitif. Sejumlah reformasi yang telah diumumkan meliputi peningkatan keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen, transparansi konsentrasi kepemilikan, serta kebijakan peningkatan batas minimum saham beredar di publik atau free float. OJK juga berkomitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar pembenahan tidak berhenti pada penerbitan aturan.

Di sisi lain, perubahan klasifikasi pasar Indonesia oleh MSCI belum menjadi keputusan final. Berdasarkan pengumuman tertanggal 15 Oktober 2026, MSCI membuka konsultasi hingga 30 April 2027 dan menjadwalkan keputusan paling lambat 30 Juni 2027. Namun, lembaga tersebut menekankan perlunya bukti perbaikan nyata dan konsisten dalam tata kelola pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas pasar modal masih memiliki ruang untuk menindaklanjuti berbagai catatan sekaligus membuktikan efektivitas reformasi yang dijalankan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo juga mengingatkan investor pada 16 Oktober 2026 agar tidak mengambil keputusan berdasarkan kepanikan dan tetap melakukan perhitungan investasi secara mandiri. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan integritas pasar modal menjadi agenda yang membutuhkan kerja bersama antarlembaga dan konsistensi pelaksanaan. Meskipun risiko volatilitas masih ada, respons pemerintah, komitmen OJK, dan proses pembenahan BEI menjadi langkah penting untuk membangun kembali kredibilitas pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.